Imbas Dugaan Tindakan Monopoli Oknum Pejabat Pelindo Batam Kakanwil Pelindo 1 Blak-blakan, Ini Nasib AG

Al Abrar, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pelindo 1 saat di Kantornya, di Jalan kuda laut, Nomor 8, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa 21 Oktober 2023, (Foto: HalloPost.com).

BATAM, HalloPost.com – Adanya isu pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelindo Cabang Batam yang disebut-sebut berinisial AG yang melakukan monopoli semakin terkuak.

Saat ditemui HalloPost.com, Al Abrar selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pelindo 1 di Kantornya, di Jalan kuda laut, Nomor 8, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/11/2023).

Al Abrar, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pelindo 1 yang saat ini membawahi Aceh, Sumut, Riau, dan Kepulauan Riau membeberkan sejumlah aktifitas kegiatan di Pulau Nipa.

“Terkait Wilayah kerja di Pulau Nipah yang masuk pemberitaan kemaren, sebelumnya saya akan menjelaskan wilayah kerja Pelindo Batam adalah Batam, Batu ampar, Kabil, Tanjung Uncang, Sekupang, Sambu, Nipah, Selat Malaka, Mentok (Bangka) dan Natuna,” ucap Abrar.

Dia mengatakan, saat ini yang akan kita jelaskan adalah masalah pulau Nipa. Pelindo mendapatkan dari pemerintah disana ada dua rezim yaitu pemanduan penundaan dan Anchorage.

“Sesuai Keputusan Menteri 255 untuk melakukan kegiatan disana, Anchorage area ini ada namanya kapal loading order, misalnya kapal mau ke Singapura menunggu dahulu disitu, ada juga Ship To Ship (STS).

Menurutnya, pemanduan dan penundaan disini ada namanya 478 tahun 2022 penetapan perairan Keputusan Menteri 584 tahun 2013 dilaksanakan oleh Pelindo, tarifnya ada.

“Kemudian konsekwensinya kami harus lapor ke pemerintah masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5% sesuai Peraturan Pemerintah 15 tahun 2016,” sebutnya lagi.

Selanjutnya Abrar juga menceritakan, jika setiap tanggal 5 atau 6 setiap bulan mereka cek list dengan KSOP, sama-sama bawa data untuk mencocokan dan di bayar PNBP dari kantor pusat setiap bulannya ke KSOP Karimun.

Pulau Nipa (Pulau terluar), Kepulauan Riau, (Foto: ssfs/HalloPost.com)

“Kemudian STS ini adalah kegiatan kapal membawa muatan bukan kepentingan buat Indonesia, kemudian datang barternya (dipindahkan) ke kapal kosong Nanti dibawa ke Tiongkok dan Asia Timur, ini tidak kena pajak karena bukan kebutuhan kita, karena tidak ada transaksi di sini, cuma memindahkan,” ujarnya.

BACA JUGA  Penjual Obat Kuat Ilegal di Batam Dibekuk Polda Kepri, Ini Jumlahnya

Kita, kata Abrar, sebagai badan usaha pelabuhan dapat ijin pengelolaan tersebut dapat namanya jasa merin terhadap pengelolaan wilayah tersebut yang di pungut oleh KSOP juga.

“Kemudian ada namanya in Overall Advisory Control (POAC) Mooring Master ini masuk ke rezim ke pemanduan PNBP,” kata Abrar.

Kemudian, jelas Abrar, ada namanya STS Equipment adalah ini lah fungsinya operator, kemudian fungsi regulator ini adalah KSOP mungut uang jasa labuh, PDIS uang rambu sama alih muat ini yang kita titik beratkan, dan ini resinya PNBP semua.

“Ini PNBP yang dibayar promotor tanggung jawab kami dan ini yang bayar adalah agen. Inilah titik berat kita sekarang adalah agen BML,” ungkapnya.

Masih kata Abrar, Kami sebagai operator tidak pernah kenal dengan namanya pemilik kapal, yang kenal kapal adalah agen, agen ditunjuk oleh pemilik kapal, ia mengerjakan di tempat kami.

“Kami tidak tau dokumen kargonya seperti apa, karena yang menerima mereka, kami tidak menerima. Inilah yang mau mereka laporkan regulator ke KSOP, mereka yang bayar PNBP nya,” imbuhnya.

Sementara jasa yang ini kami yang pungut ke mereka, dan kami bayar namanya PNBP, sementara kegiatan yang lain ini dibayar oleh agen ke KSOP.

“Kemaren pemberitaannya kan seperti itu, ini saya luruskan juga, saya baca kapal membawa sekali 500 metrik ton, saya 11 tahun berlayar jadi nakhoda saya belum pernah lihat kapal isi 500 metrik ton, kapal tangker paling besar itu paling 200 ribu, kapal yang masuk ke tempat kita itu maksimal itu 150 metrik ton dengan drafnya 20,5 meter. Kalau 500 metrik ton saya gak bisa bayangkan berapa drafnya dan berapa panjangnya itu. Menurut saya, mungkin berita itu Informasinya yang keliru, mungkin,” beber Abrar.

Kemudian, masih menurut Abrar, yang kedua di pemberian itu monopoli, saya tidak tau monopoli yang seperti apa. Karena di Nipa itu ada dua, ada Pelindo dan Asinusa.

BACA JUGA  Lounching RonaldMoreno Boutique & R’Luxs Model Hadirkan Koleksi Eksklusif dan Elegan

“Ada beberapa perusahaan yang dari dulu masuk ke Asinusa saja, apakah itu yang disebut monopoli?, dan BML itu kita punya lapak dia seneng ke kita kosnya ke kita, kayak rumah makan Padang, kalau suka makan Bundo Kanduang situ terus kita makan, kalau sukanya di sederhana ya di sederhana terus. Apa kita bisa dikatakan monopoli, karena sesuai undang-undang 17 tahun 2009 dan tahun 2008, pihak Pelindo sebagai perusahaan milik negara tidak boleh monopoli, makanya dibuka untuk swasta makanya sekarang ada BUMD Swasta, disamping kami ada Asinusa (PT Asinusa Putra Sekawan),” jelasnya lagi.

Abrar juga menjelaskan, pada saat BML dulu masuk ke kami sebagai rekan kami tahun 2022, tidak ada disana atas nama pegawai kami yang disangkakan. Karena dia masuk waktu itu adalah atas nama orang lain, masuk ke sini sebagai rekanan. Siapapun yang mendatangkan market ke kita, sepanjang di ijinkan regulator ya kita terima, salah kalau tidak kita layani, dan malah dilaporkan, dan kemaren saya lihat datanya sampai hari ini masih melaksanakan aktifitas rata-rata sebulan itu 6 sampai 8 kapal.

“Mulai bulan April, Mei, Juni dan Juli itu sama sekali kosong kapalnya tidak ada masuk ke kita. Yang ditengah perjalanannya informasi yang kami terima BML nya milik salah satu pegawai Pelindo itu yang kami terima. Padahal yang masuk waktu itu bukan atas nama dia, dan memang Nipah itu dibawah komandonya yang disampaikan tadi itu, dia Manager disitu (Pulau Nipah dan Selat Malaka),” terangnya lagi.

Kemudian, sayakan tidak mengikuti lagi, karenakan saya tidak turun ke teknisi permohonan pelayanan dan segala macam yang Approve kan mereka, dia yang Approve segala macam permohonan masuk tidaknya kapal. Dan yang masuk di kuota juga bukan hanya BML aja, ada BMS dan lainnya juga.

BACA JUGA  Polisi Tangkap Guru Ngaji Cabuli 10 Anak Dengan Modus Ajarkan Cara Mandi Hadas dan Iming-imingi Uang

“Setelah mencuat pemberitaan itu saya pulang kemari, dan tidak jadi ke Makasar, saya panggil, saya sampaikan berkaitan dengan Pelindo walaupun saya tidak posisi lagi, tapi kalau oknum ada bermain dalam hal ini, saya bilang kamu harus bertanggung jawabkan,” ucapnya.

Kemaren, Kata Abrar, pun dia bilang sama saya, ya tidak apa-apa Pak, jika perusahaan BML ya arahkan ke saya aja, itu ucapnya. Yang bersangkutan Per Rabu (15/11/2023) kemaren dicopot dari jabatannya dan di tarik ke pusat.

“Sekarang sudah di pusat, diperiksa tidaknya saya tidak tahu, karena wewenangnya sudah masuk ke pusat, karena kejadian kemaren itu,” sebutnya.

Masih kata Abrar, Saya dulu sudah di sumpah, dan dulu cita-cita saya, kalau bicara uang saya berlayar, karena saya sudah pindah ke darat dan saya ingin mengabdi kepada orang tua dan anak-anak saya waktu itu dan saya siap bekerja. Kalau tipe saya kalau orang tidak setia di tempat dia bekerja, yang pasti sudah sempat saya pekerjakan.

“Saat ini management mencari, dan atau saat ini tidak tau di apakan, nanti akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, dan saat ini juga di kantor ini lagi di audit sudah seminggu,” tutup Abrar, Kepala Kantor Wilayah Pelindo 1.

Hingga berita ini dipublikasi, AG belum memberikan tanggapan terkait pemberitaannya yang dikonfirmasi langsung Redaksi HalloPost.com melalui pesan WhatsApp pribadinya. (Red)