Aksi Demo Damai LSM GRANSI Mendesak Kejati Sumsel Adanya Dugaan Korupsi

Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI) saat melakukan aksi damai di kantor halaman Kejaksaan tinggi Sumsel, Kamis (21/09/2023). (Foto: Bunyamin)

PALEMBANG, HalloPost.com – Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI) melakukan aksi damai di kantor halaman Kejaksaan tinggi Sumsel dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dengan adanya dugaan indikasi korupsi di dinas instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Kamis (21/09/2023).

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Supriyadi selaku Ketua umum GRANSI saat berorasi menjelaskan bahwa lembaganya melakukan aksi demo di Kejati, menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan dugaan indikasi korupsi pada instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Supriyadi menambahkan bahwa pihaknya meminta Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk memeriksa Kepala Dinas instansi pemerintah yang ada diduga terindikasi korupsi dan KKN dilingkungan Dinas pemerintahan tersebut,” tegas Supriyadi.

Ratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI) saat melakukan aksi damai di kantor halaman Kejaksaan tinggi Sumsel, Kamis (21/09/2023). (Foto: Bunyamin)

“Selain itu, Supriyadi berharap supaya pihak Kejati Sumsel juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas pemerintahan dan pelaksana proyek yang ada diduga pada pengerjaan proyeknya yang tidak dengan spek pekerjaan,” ujarnya.

Supriyadi juga menuturkan bahwa pihaknya meminta kesungguhan pihak Kejati untuk segera menindak lanjuti aksi dan laporan pada lembaganya supaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan sesuai harapan.

“Terkait semua laporan yang kita sampaikan hari ini, apapun bentuknya dan apapun yang dibutuh oleh Kejati terkait ada dugaan indikasi korupsi di dua instansi tersebut akan kita penuhi,” tutur Supriyadi.

Mukri As, salah satu massa aksi turut mengatakan bahwa GRANSI sebagai organisasi sosial kontrol terkait tata kelola pemerintahan yang transparan dan diatur oleh Undang-Undang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi KKN pada negeri yang kita cinta ini.

“Hari ini kita bersolidaritas menyambangi Kejati Sumsel mengenai indikasi adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas Pendidikan dan Dinas pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Untuk data-datanya akan kita sampaikan kepada pihak Kejati agar supaya ditindak lanjuti supaya praktek-praktek yang berbau KKN agar bisa kita minimalkan untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pinta Mukri.

BACA JUGA  Heboh! Ratusan Kader IPK Unjuk Rasa, Tuntut Usut Tuntas Dugaan Korupsi GOR Siantar

Dasri, yang juga salah satu massa aksi turut menyampaikan aspirasinya menuturkan bahwa GRANSI sebagai Gerakan Rakyat Anti Korupsi dalam hal ini memberikan laporan kepada Kejari terkait dugaan indikasi korupsi di Dinas pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk segera ditindak lanjuti.

“Kami terima surat Aspidsus selalu menyatakan tidak menemukan unsur Korupsi. Kalau di Kejagung, biasanya kami sebagai pelapor ,kami dipanggil dulu. Ditanya datanya mana, yang terindikasi korupsi yang mana, ditelaah dulu,” ujar Dasri.

Namun mulai dari kasus inilah Kejati Sumsel mulai menjadi perhatian publik karena Kejati Sumsel tidak berani menyentuh dinas pertanian provinsi Sumsel. Padahal jelas program serasi ini sejak di awal dimotori oleh dinas pertanian provinsi Sumsel dan sistem pencairan juga melibatkan dinas pertanian provinsi Sumsel.

“Belum lagi saksi persidangan dalam kasus serasi mengatakan ada 200 hektar lahan yang disebut sebagai milik Bupati Banyuasin digarap menggunakan dana Serasi dan menghabiskan dana sebesar Rp 800 juta. Namun hingga saat ini terjadi Sumsel belum menyentuh Bupati Banyuasin,” sebut Dasri.

Belum lagi perhatian masyarakat dan kalangan tipis kembali tersedot oleh ulah kinerja Kejati Sumsel terkait penanganan kasus korupsi dan dalam penanganannya sangat janggal. Ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan langsung ditahan.

Namun dibalik itu Ketua KONI sendiri sudah tersangka tapi belum ditahan dengan alasan kooperatif padahal dua tersangka sebelumnya juga kooperatif tetapi tetap ditahan.

BACA JUGA  Advokasi Hukum Partai Gerindra Kepri Dukung Penuh Gebrakan Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra

“Kejati Sumsel juga membingungkan, dibalik ratusan surat yang dilaporkan, termasuk LSM GRANSI belum ada penjelasan dan belum ditanggapi pada laporan ada yang sudah sejak tahun 2019,” tuturnya.

Namun asisten pidana khusus memberikan atau mengeluarkan surat laporan hasil penyelidikan kepada LSM GRANSI terkait penanganan pengadaan lahan retensi bandara dengan isi surat bahwa dugaan kasus korupsi pengadaan lahan retensi bandara belum ditemukan unsur korupsi.

“Pihak Kejati Sumsel, belum pernah meminta keterangan terhadap pelapor terkait laporan LSM GRANSI, sementara laporan baru berumur 26 hari. Sedangkan banyak surat yang sudah bertahun-tahun belum ada surat klarifikasi dari Kejaksaan tinggi baik dari intelijen apalagi Pidsus,” tambahnya.

Terkait permasalahan tersebut LSM GRANSI menyatakan sikap menolak segala rupa jenis permainan hukum jual beli hukum tawar-menawar pertama dalam tahanan tingkat pidana korupsi yang terjadi di Sumsel.

Menyatakan perang terhadap oknum penegak hukum di Kejari Sumsel yang dengan sengaja melakukan negosiasi dan tawar-menawar terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Mendesak Kejati Sumsel menindaklanjuti laporan kami terdahulu dan laporan yang baru terkait dugaan pidana korupsi yang terjadi di Sumatera,” tuturnya.

Kemudian, mendesak Kepala Kejati Sumsel memecat Asisten intelijen diduga tidak berfungsi dengan jabatannya karena perkara penyelidikan saja ditanggung oleh Aspidsus.

“Mendesak Kepala Kejati Sumsel memecat mengganti Aspidsus yang diduga bekerja tidak profesional.Meminta kepala Kejati Sumsel meletakkan jabatan atau mundur dari jabatannya juga tidak bisa tegas dan bekerja profesional sebagai kepala Kejati,” tambahnya.

Dia menuturkan, jika dalam waktu 2 minggu Kejati tidak berani mengambil sikap. Artinya memang Kejati Sumsel merestui apa yang dilakukan hukum bawahannya yang sudah membuat publik gaduh dan terindikasi memainkan hukum. “Maka kami akan melakukan aksi damai di Kejaksaan Agung dan Istana Presiden,” ucapnya.

BACA JUGA  Diduga Tidak Terima Upah, Pekerja Pembangunan Proyek Gedung MUI Bongkar Besi yang Telah Terpasang

“Kalau Kejati tidak bisa menuntaskan, kami minta Kepala Kejati untuk mengundurkan diri.Bila tidak ada tindakan dari Kejati Sumsel yang dilaporkan ke Kejati tapi tidak diproses, mengendap kami akan aksi lagi. Karena ketika kami kesini, jawabannya selalu masih di proses,” ujar Dasri.

Menurutnya, reshuffle Kepala Kejati karena banyak laporan kasus korupsi yang kami sampaikan belum ditindaklanjuti dan belum diproses.

Jaksa Fungsional Bidang Intelejen Kejati Sumsel, Pohan mengatakan, demo ini wajar. Untuk laporan ditelaah dan disampaikan ke pimpinan.

“Kalau setelah ditelaah ada indikasi korupsi maka akan ditindaklanjuti dan keluar surat perintah penyelidikan dan penyidikan,” sambutnya.

Pada kesempatan yang sama pihak Kejati yang diwakili Hadi Muliayadi menyambut baik Aksi Demo LSM GRANSI dengan baik dan dilanjuti dengan audensi yang diwakili oleh Supriyadi dan isak dari LSM GRANSI dan pihak. “Laporan akan kami tindak lanjuti, juga kami akan laporkan ke Pimpinan kami,” tutupnya.

BUNYAMIN.