SUMSEL  

LSM PTS Tanyakan Kelanjutan Laporan Pengaduan Terdahulu di Kejati Sumsel

LSM PTS (Permahati Setuasi Terkini) Sumsel saat di Kejati Sumsel, Selasa (12/09/2023), (Bunyamin)

PALEMBANG, HalloPost.com – LSM PTS (Permahati Setuasi Terkini) Sumsel memberikan Lapdu (Laporan Pengaduan) ke PTSP Kejati Sumsel terkait adanya dugaan indikasi korupsi pada penggunaan dana instansi pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (12/09/2023).

Para awak Media Menemui Alex Kazjuda sebagai Ketua DPW LSM PTSP yang didampingi oleh Dian sesaat setelah memasukan Laporan Pengaduan di Kejati Sumsel.

Alex Kazjuda menjelaskan bahwa Laporan Pengaduan (Lapdu) yang dimasukan PTSP merupakan temuan awal dari informasi dan hasil investigasi LSM PTS terkait adanya dugaan temuan indikasi KKN dan Korupsi di kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumsel,” tegas Alex Kazjuda.

Berdasarkan hasil monitoring dari Lembaga kami terkait beberapa item kegiatan yang menggunakan keuangan Negara, pemerintahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal tersebut kami selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana bermaksud untuk mengadakan aksi damai sekaligus sebagai pelapor terkait adanya indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme/KKN adapun OPD/Dinas dan Kecamatan tersebut antara lain sebagai berikut :

BACA JUGA  Persiapan Porprov XIV di Kabupaten Lahat yang dilaksanakan KONI Provinsi Sumsel

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Laut – Limbang Jaya, Sumber Dana APBD tahun 2022 yang dikerjakan oleh Cv.Bangun Persada Karya dengan nilai kontrak Rp 6.480.501.000

2. Peningkatan Jalan Simpang Purnajaya – Purnajaya, Sumber Dana APBD tahun 2022 yang dikerjakan oleh amor jaya perkasa dengan nilai kontrak Rp 1.480.300.000

3. Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Pinang , Tanjung Pinang, Sumber Dana APBD tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV. Anugerah Jasa Abadi dengan nilai kontrak Rp 1.520.000.000

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Indralaya, Sumber Dana APBD tahun 2022 yang dikerjakan oleh Saleh dan CO, CV dengan nilai kontrak Rp 592.500.000

BACA JUGA  GPAKS Unjuk Rasa di Kejat Sumsel, Berikan Dukungan Ungkap Korupsi

Tuntunan LSM PST yaitu :

1. Meminta segera Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan panggil dan periksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada Kegiatan Kegiatan tersebut diatas serta panggil dan periksa PPK,KPA dan pihak pemborong.

2. Diduga Kegiatan tersebut pada pekerjaan fisik kegiatan proyek yang dianggarkan menggunakan uang negara tersebut diatas tidak sesuai pada gambar kegiatan, spesifikasi teknis kerja, kerangka acuan kerja, rekapitulasi Bill and Quantity (BQ), akan kami lampirkan pada saat berlangsungnya aksi demo damai dikejati Sumsel.

3. Dengan mengacu pada UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No.71 th 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.

4..Pada fisik pekerjaan tersebut diatas yang mana hasil pantauan kami di lapangan terindikasi telah terjadi ketidaksesuaian pada spesifikasi teknis pada fisik pekerjaan.

BACA JUGA  PB FRABAM Gelar Aksi Demo Di Kejati Sumsel Terkait Dugaan KKN Beberapa OPD Kabupaten dan Kota

5. Diduga kegiatan tersebut sangat rawan dan rentan adanya unsur nepotisme KKN dalam proses administrasi/lelang kegiatan tersebut, diduga adanya keras telah diarahkan oleh pihak paniti lelang.

Alex Kazjuda sebagai DPW PTS berharap pihak Kejati Sumsel bertindak tegas terhadap koruptor yang merusak nama bangsa dan negara Indonesia khususnya yang ada di muka bumi Sriwijaya yang kita cintai ini,” pintanya

BUNYAMIN