PALEMBANG, HalloPost.com – Konflik yang terus terjadi di Kampung Serang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, diduga adanya permainan dari mafia tanah.
Diketahui, diatas lahan seluas kurang lebih 48 hektar terjadi konflik sejak mulai tahun 2011 hingga saat ini, hal itu disampaikan Hartono dan Mudakir merupakan warga yang memiliki tempat tinggal disana mengatakan kepada media ini pada, kamis (31/08/2023).
“Sampai saat ini belum ada solusi konkrit terhadap persoalan dimaksud, permasalahannya terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, walaupun beberapa upaya termasuk mediasi dan upaya hukum sudah dilakukan, karena memang sulit untuk menghadapi mafia tanah,” ujar warga tersebut kepada media ini.

Saat ditemui awak media, Andi Kadir, S.H yang merupakan pengacara dari pihak masyarakat kampung serang, Kota Palembang, Sumatra Selatan, menjelaskan janji pihak Pemerintahan Republik Indonesia (Presiden Ir. Joko Widodo) yang akan menindak tegas praktek mafia tanah.
“Kami sampaikan ke publik bahwa ini salah satu kejadian praktek mafia tanah yang melibatkan pihak Developer PT. SGI Kota Palembang, Sumatra Selatan. Oknum perwira di Polda Sumsel, Oknum BPN/ATR Palembang Banyuasin dan pihak lainnya. Dimana pihak tersebut sudah berani melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981. Sudah ada bukti saksi dan bukti formal yg cukup,” tegas Andi Kadir.
Dan juga kami, Kata Andi Kadir, sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polda Sumsel, namun proses laporannya berjalan tidak sesuai dengan harapan.
Andi Kadir juga mengatakan pemilik lahan kurang lebih 48 hektar yang merasa terzolimi oleh perbuatan mafia tanah dimaksud memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menindak tegas praktek mafia tersebut (sesuai dengan keinginan bapak).
“Karena penyerobotan hak atas tanah tersebut juga sudah dilaporkan ke Polda Sumsel namun tindak lanjutnya nihil, dikarenakan ada dugaan keterlibatan oknum perwira Polisi di Polda Sumsel dimaksud,” imbuhnya, Kamis, (31/8/2023).
Bahwa beberapa orang, sambung Andi Kadir, warga masyarakat setempat ada yan sudah terpaksa menjual bidang tanahnya kepada mafia tersebut dengan harga sangat tidak sesuai yaitu Rp.5.000,- permeter, padahal harga umum tanah setempat saat ini Rp.25.000,- permeter.
“Pihak Ombudsman Sumsel pun secara tertulis menyarankan untuk gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena setelah melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa Sertifikat (SHM) yang dimiliki oleh mafia tersebut ternyata cacat hukum dan harus dimintakan pembatalannya di Pengadilan (PTUN) melalui gugatan, namun masyarakat tersebut sudah merasa pesimis menghadapi mafia tanah tersebut karena semua ini sepertinya sudah dikuasai mereka dengan kekuatan uang dan koneksi mereka,” jelasnya lagi.
Andi juga menegaskan, bilamana pihak penegak hukum dan pihak Pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap praktek mafia tanah, maka kami akan melakukan aksi demo di depan kantor ATR/BPN tersebut dan pihak terkait lainnya.
Hingga berita ini di publikasikan, media ini tengah berupaya konfirmasi Polda Sumatera Selatan dan pihak terkait. (By)
Editor : Ali














