BATAM, HalloPost.com – Hingga kini, Sub Koordinator Urusan Drainase dan Sungai, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Kurnia Rakhman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penahan ombak di Kampung Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam terkesan tertutup dan tidak mampu menunjukkan Papan Paling Proyek tersebut.
Ketika dikonfirmasi HalloPost.com pada Kamis (31/8/2023) terkait keberadaan papan plang proyek penahan ombak di Kampung Panau, Kurnia Rahman mengatakan masih memberikan jawaban yang sama, “papan proyek ada di lokasi”.
“Assalamu’alaikum,, Papan Proyek ada di lokasi ya Pak,, Terima Kasih,” balasnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Awak media saat di lokasi proyek sejak Minggu (27/8/23) hingga Kamis (31/8/23), papan plang proyek tersebut tidak ditemukan (tidak ada).
Bahkan, keterangan dari warga setempat, mereka menyebut, semenjak proyek tersebut mulai dikerjakan tidak pernah melihat (mengetahui) keberadaan plang proyek.
Sementara itu, pengawas proyek yang disebut-sebut bernama Kimti ketika ditemui di lapangan, enggan memberikan keterangan. Ia menyarankan untuk menghubungi pihak dinas, tanpa menyebutkan nama dinasnya.
“Tanya saja sama orang dinas,” elak dia.
Pengerjaan proyek penahan ombak di Kampung Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Pasalnya, berdasarkan pantauan awak media pada Minggu (27/8/2023) di lokasi, pekerjaan tersebut tidak memiliki papan informasi proyek.
Tidak dipasangnya papan informasi proyek itu diduga ada indikasi korupsi maupun manipulasi pengurangan volume pekerjaan pada anggaran yang sudah ditentukan.
Seharusnya papan informasi proyek dipasang di tempat yang mudah dibaca (akses) oleh masyarakat, demi keterbukaan serta transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.
Aturan itu jelas tertera dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Hal ini juga dikuatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota (Pemko) Batam, ternyata proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp 2.604.620.000 itu dikerjakan oleh CV Gading yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.
Ketika ditanya keberadaan papan informasi proyek kepada salah seorang pekerja mengatakan, bahwa selama dia bekerja tidak pernah melihat papan informasi proyek.
“Saya di sini sudah sebulan lebih, tak pernah lihat papan plang proyeknya,” jelas pekerja tersebut.
Sementara itu, pengawas proyek yang disebut-sebut bernama Kimti ketika dimintai keterangan langsung pergi meninggalkan awak media sembari mengarahkan bertanya kepada operator alat berat.
“Tanya dia saja (operator alat berat). Saya tidak tahu, cuma antar solar,” kata dia sembari menunjuk operator.
Sedangkan, operator alat berat mengatakan, bahwa pria tersebut merupakan pengawas proyek.
“Posisi dia pengawas, lihat-lihat orang kerja gitu. Kalau nama PT-nya saya tidak tahu pula, dia tadi biasanya dipanggil Kimti,” sebutnya. (Red)














