Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel Soroti Dana Desa Sungai Rebo yang Tidak Wajar

Penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Minggu 16 Juli 2023, (Foto: Bunyamin/HalloPost.com)

PALEMBANG, HalloPost.com – Dugaan adanya penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, di tahun anggaran 2022- 2023.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam presidium LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan menyoroti kinerja kepala Desa Sungai Rebo Dedy Arsadi.

Dalam penggunaan Dana Desa dinilai tidak tepat sasaran dan banyak terdapat penyimpangan seperti yang dikatakan oleh Haris, Ketua LSM SOMASI.

Salah satu LSM yang tergabung dalam Presidium Lembaga Anti Korupsi Sumatera Selatan mengatakan dalam penggunaan Dana Desa Kepala Desa Sungai Rebo diduga banyak mark up dana dan akal-akalan saja.

Seperti diketahui di tahun anggaran 2022 pembelian Laptop dan printer dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,- berjumlah 10 unit, dan di tahun 2023 pembelian Laptop sebesar Rp.21.960.000,- berjumlah 1 unit.

BACA JUGA  Malaysia Tutup Pintu Masuk Bagi Warga 23 Negara
Penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Minggu 16 Juli 2023, (Foto: Bunyamin/HalloPost.com)

Sementara menurut Haris, laptop dan printer seharga Rp.21.960.000,- telah terjadi Mark up dana dan Mark up volume atau akal akalan saja.

“Belum lagi rumah isolasi covid di tahun 2022 sebesar Rp 36,000,000,- tidak ada artinya sama saja fiktif ditambah pembuatan taman desa yang dibangun di atas tanah pribadi, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah ditetapkan perunitnya sebesar Rp.17.500.000,- kalau 2 unit RTLH Rp.35 juta. Namun, di sini sebesar Rp 40 Juta artinya sudah terjadi mark up dana,” ucapnya.

Haris juga mengatakan pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) yang di anggarkan sebesar Rp 360,261,000,- dengan dana sebesar ini tidak sesuai dengan hasil kerja yang terlihat di lapangan karena tidak mengacu pada acuan kerja dinas PU atau tidak sesuai dengan RAB yang ada.

“Satgas covid19 Rp 58.804.600, pos keamanan desa Rp.35.000.000,- dinilai fiktif, ditambah lagi penyelenggaraan polindes milik desa/makanan tambahan sebesar Rp.109.037.900,- sudah mark up dana,” ujar Haris.

Untuk itu, ucap Haris, kami dari presidium LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan merasa di Desa Sungai Rebo sudah banyak terjadinya penyimpangan masalah penggunaan Dana Desa.

“Kami akan melanjutkan temuan ini ke Kejati Sumsel, Polda Sumsel, Kabupaten Banyuasin. Kami minta Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait turun,” pinta ketua LSM SOMASI tersebut.

Tidak menutup kemungkinan, kata Haris, kami akan melakukan aksi demo apabila tidak ada tindak lanjutnya.

Pewarta : Bunyamin