Achmad Rosano: Diplomasi Luar Negeri, Segera Pulangkan PMI di Malaysia

Achmad Rosano, Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (PMI) foto: SS Vidio.

BATAM, hallopost.com – Puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nasibnya terkatung – katung di negeri jiran Malaysia, PMI tersebut harus bertahan hidup seadanya, bahkan ada yang berada di tengah hutan untuk menghindari petugas Malaysia. Permasalahan para PMI ini rata-rata adalah terkait dengan identitas diri.

Ada yang tidak memiliki paspor, karena datang dengan jalur illegal. Ada pula yang kehilangan paspor atau habis masa ijin tinggalnya.

Pada intinya persoalan puluhan ribu PMI di Malaysia ini terkait pada identitas resmi.

Seorang mantan PMI Malaysia bernama Zakaria menyebutkan, kondisi PMI illegal di Malaysia sangat memprihatinkan.

Mereka tak punya banyak pilihan, mau kembali ke tanah air, terhalang identitas resmi. Tapi mau tetap bertahan di Malaysia, harus siap bertahan hidup dengan seadanya. Kalaupun menyerahkan diri, berarti harus siap ditahan selama 6-12 bulan.

Menanggapi permasalahan ini, pengamat PMI dari Batam, Ahmad Rosano mengatakan, persoalan ini jelas tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ini jelas tanggung jawab pemerintah Indonesia,” tegas Ahmad Rosano dalam chanel Youtube Bensikumbang.

BACA JUGA  Menko Polhukam : Presiden Minta Pemerintah dan Aparat Kawal Rekomendasi Komnas HAM Tentang Kejadian Laskar FPI

Ia juga menjelaskan, Kita harus berpikir, pusat harus membuat pernyataan kepada pemerintah Malaysia.

“Kalau mereka ngga punya sama sekali dokumen, paling tidak dia punya bukti, dia warga negara, dia punya KTP misalkan, dia buktikan dia warga negara Indonesia.

“Karena orang Indonesia dengan Malaysia, mukanya kan sama-sama. Ini juga pemerintah juga harus hati hati disitu. Badan intelijen semua harus berkersama memulangkan mereka,” ucap Ahmad Rosano.

Menurutnya, solusi pemulangan PMI di Malaysia harus segera dibuat secara efisien dan efektif.

Karena ini menyangkut anak bangsa yang ada diluar negeri dan ingin kembali ke tanah airnya sendiri.

“Harusnya ini difasilitasi negara, mau resmi atau tidak, itu warga negara kita yang ada disana, Itu warga negara kita yang ada disana. Kewajiban negara untuk memulangkan itu. Selamatkan manusianya. Nilai kemanusiaannya sebagai warga negara, itu saudara kita,” terangnya.

Ahmad Rosano bahkan mengatakan, jika negara tidak punya anggaran dalam hal pemulangan PMI bermasalah di Malaysia, pihaknya siap bekerjasama untuk turut andil dalam pemulangan anak bangsa yang tengah berada di negeri orang itu.

BACA JUGA  Warga Batam Siapkan Rp50.000, Dalam Waktu Dekat Pemko Batam Akan Gelar Sembako Murah

“Pemerintah jangan menganak tirikan TKI itu, supaya pemerintah menjemput bola kesana untuk memulangkan mereka,” jelas Rosano

Menurutnya, apalagi ini bulan ramadhan dan mau lebaran mereka rindu pulang ke kampung, apapun ceritanya kita berharap ke pemerintah, kalau pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran, untuk memulangkan mereka yang penting kasi perlindungan saja.

“Bisa kita pulangkan orang itu dengan berbagai cara. Kalau negara tak punya uang, kita yang kasi uang ke negara itu, kan begitu,” ujarnya.

Ahmad Rosano mengatakan, pemerintah pusat harus peduli, Presiden harus langsung mengambil kendali masalah TKI tersebut.

Harusnya presiden perintahkan institusi yang berhubungan dengan diplomasi luar negeri, agar bisa memulangkan PMI dari luar negeri terkhusus yang di Malaysia, menurutnya paling banyak ilegal ini di Malaysia.

“Pemerintah harus mengeluarkan aturan main, misalnya pernyataan siapa saja boleh memulangkan tenaga kerja yang penting bisa balik ke Indonesia, kami lindungi secara diplomasi politik dengan negara Malaysia,” ucapnya lagi.

BACA JUGA  Gambar Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid Terpampang di Tiang Baliho Ilegal

Kata Rosano, kalau pemerintah tidak siap untuk pemulangan PMI dari Malaysia, saya siap memulangkan, siap menjemput PMI kita yang ada di Malaysia, karena ini kan misi kemanusiaan, jadi seberat apapun pasti bisa.

“Jangan ditangkap tapi lindungi mulai dari pelayaran sampai ke Batam nanti akan didata, minimal ada KTP, betul gak benar WNI, Negara juga tentu tidak mau kecolongan,” tutupnya. (*)