PALEMBANG, HalloPost.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Koruptor (LSM JAKOR) dalam hal ini Sebagai Koordinator Aksi, Fadrianto TH dan koordinator lapangan RA Wijaya dalam siaran pers mengatakan, sehubungan dengan informasi dan data yang didapatkan tentang adanya dugaan KKN di Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah (SDAIL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Tahun anggaran 2022.
Dugaan KKN di Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah (SDAIL) terkait :
1. Bidang SDAIL Dinas PUPR pada Tahun 2022 merealisasikan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi antara lain untuk pembelian bahan material dan peralatan bangunan dengan nilai sebesar Rp.1.212.268.860,00,- Seluruh pembelian bahan material dan peralatan bangunan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dan telah selesaikan, serta dilakukan pembayaran 100%. Penyedia pengadaan tersebut adalah CV SKM, CV TTg, dan CV RJA.
“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diketahui bahwa Ketiga perusahaan tersebut dipinjam oleh PPK Kegiatan Pemeliharaan Rutin SDAIL untuk melaksanakan pekerjaan tersebut,” jelas Fadrianto.
Hasil investigasi kami bahwa, kata Fadrianto, BAST dibuat hanya untuk pencairan pembayaran ke rekening masing-masing penyedia tanpa adanya serah terima bahan material dan peralatan bangunan dari penyedia.
“Berdasarkan BAST tersebut, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR melaksanakan pembayaran melalui transfer ke rekening masing-masing penyedia,” bebernya lagi.
Turut dijelaskan juga, penyedia kemudian menarik uang tersebut dan memberikan ke PPK dalam bentuk tunai setelah dikurangi komisi sebesar 3%.
“Selanjutnya PPK menggunakan uang tersebut untuk pembelian bahan material dan peralatan bangunan. Hasil informasi yang kami dapatkan bahwa jumlah uang yang dicairkan seluruhnya berdasarkan SPK sebesar Rp.1.212.268.860,00,” terang Fadrianto.
2. Perhitungan biaya personel tidak sesuai kontrak pada 12 paket pekerjaan jasa konsultansi pada bidang SDAIL sehingga diduga merugikan Keuangan Negara sebesar
Rp. 423.100.000,00. Dugaan Kerugian Negara sebesar Rp. 423.100.000,00, disebabkan Kepala Bidang SDAIL melakukan pekerjaan sebelum adanya penetapan APBD Perubahan.
Atas dasar tersebut, LSM JAKOR meminta sebagai berikut.
Pertama, Kepala Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah (SDAIL) Mundur dari Jabatannya alias dipecat.
Kedua, meminta Kepala Dinas PUTR Kota Palembang Memecat dan mengganti Kepala Bidang
Sumber Daya Air Irigasi Limbah (SDAIL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait dugaan KKN yang telah diuraikan di atas.
Massa aksi diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Kota Palembang, Faisal Riza dalam keterangan dihadapan awak media mengatakan akan menindak lanjuti tuntutan yang disampaikan oleh LSM JAKOR.
“Ku Sarankan permintaan mereka untuk disampaikan ke Sekda Kota Palembang, karena sebagai ASN tertinggi mungkin nanti Sekda minta pertimbangan ke Inspektorat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Sekdis PUPR kota Palembang, Faisal Riza terkait kerugian Negara yang ditimbulkan, sebagaimana yang disebutkan oleh LSM JAKOR.
“Sebenarnya apa yang telah saya sampaikan di awal demo, kerugian Negara telah dikembalikan PPK – PPTK telah diperiksa KPK untuk kembalikan uang Negara,” jelasnya lagi.
Sekda Kota Palembang saat ini belum bisa di konfirmasi berhubung sedang menunaikan Ibadah Haji.
Penulis : Bunyamin
